Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengelolahan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto

Authors

  • Raffelino Syahadatan Raffelino UNIM
  • Dian Wijaya Universitas Islam Majapahit
  • Jenny Yudha Utama Universitas Islam Majapahit

DOI:

https://doi.org/10.31571/sosial.v13i2.11175

Keywords:

Tata Kelola Pemerintahan Desa, Good Governance, Desa Wisata Berkelanjutan, BUMDes

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola Pemerintah Desa dalam pengelolaan desa wisata berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan teknik triangulasi untuk menjamin keabsahan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Puri telah menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Wisata Gelang Puri (WGP). Transparansi diwujudkan melalui musyawarah desa dan keterbukaan informasi pengelolaan anggaran. Akuntabilitas diterapkan melalui legalitas BUMDes, pelaporan kegiatan, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah desa. Partisipasi masyarakat terlihat dalam musyawarah, pengelolaan unit usaha, serta keterlibatan pada kegiatan ekonomi di kawasan wisata. Namun demikian, efektivitas pengelolaan belum optimal karena keterbatasan anggaran, pengembangan WGP yang masih berlangsung, serta kapasitas sumber daya manusia yang perlu ditingkatkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata berkelanjutan memerlukan sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Desa (PADes) secara berkelanjutan.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Ball, C. (2009). What is transparency? Public Integrity, 11(4).

Dasgupta, P. P., Gon, A., & Singha, S. (n.d.). Sustainable governance and justice. ResearchGate.

Dicey, A. V. (1985). Introduction to the study of the law of the constitution.

Farida, A. (2022). Pengaruh Pembangunan Desa terhadapPenanggulangan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis,.

Feriyani, & S. (2023). Efektivitas pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kambitin Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong. JAPB, 6(2), 896–908.

Fina, Y., & Naiheli, A. (2023). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui musrenbang: Studi kasus di Desa Fafinesu B. Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial, 7(1), 61–70. https://doi.org/https://doi.org/10.25139/jmnegara.v7i1.6178

Kementerian PPN/Bappenas. (2021). Pedoman Perencanaan Pembangunan Nasional Berbasis SDGs. Bappenas.

Khanifah. (2022). Manajemen Keuangan Desa untuk Efektifitas Pembangunan Desa. Jurnal Abdimas, 3(6), 944–1124.

Liu, Y. (2025). Beyond specific case responses: Accountability, public service motivation, and bureaucrats’ policy responsiveness. Public Policy and Administration. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/09520767251366797

Mabillard, V., & Zumofen, R. (2017). Transparency and accountability: A Swiss perspective. International Journal of Public Administration, 40(13), 1121–1131. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/01900692.2016.1206931

Mada, M. (2024). Disebut Gibran di Debat, Ini Ketapanrame Mojokerto Desa Wisata Terbaik 2023. Detikjatim.

Muhaimin, H. (2019). Tata Kelola Pariwisata dalam Pengembangan Potensi Desa Ketapanrame Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Journal of Governance Innovation, 1(1).

Muhaimin, H. (2022). PERAN DAN EFEKTIVITAS PELAYANAN PERPUSTAKAAN DALAM MENGEMBANGKAN LITERASI DI KOTA MOJOKERTO (Studi Kasus di Perpustakaan Kota Mojokerto). Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI), 2(2).

Mulgan, R. (2000). Accountability: An ever-expanding concept? Public Administration, 78(3), 555–573. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/1467-9299.00218

Novikova, I. (2021). Citizens’ perception of government responsiveness: building an engaged citizenry. Asia Pacific Journal of Public Administration.

Parris, D. L., Dapko, J. L., Arnold, R. W., & Arnold, D. (2016). Exploring transparency: A new framework for responsible business management. Management Decision, 54(1), 222–247. https://doi.org/https://doi.org/10.1108/MD-07-2015-0279

Santosa. (2019). IMPLEMENTATION OF SELECTION AND RECRUITMENT ON THE PERFORMANCE OF BICAK VILLAGE DEVICES IN TROWUALAN DISTRICT, MOJOKERTO REGENCY. Web Jurnal Online: Jurnal.Unmuhjember.Ac.Id, 221–231.

Tamanaha, B. Z. (2004). On the rule of law: History, politics, theory. Cambridge University Press.

United Nations Development Programme. (2020). Human Development Report 2020: The Next Frontier. UNDP.

Utama, J. Y., Anggraeni, E., Erviani, E., Prabowo, H., & Saputra, V. W. (2022). The Root of Violence in Kanjuruhan Tragedy. Resolusi: Jurnal Sosial Politik, 5(2), 122–132. https://doi.org/10.32699/RESOLUSI.V5I2.3604

Utama, J. Y., Yudiarti, W. W., Mahendra, Y., & ... (2024). … of Village Data Center (DDC) Application Technology in the Distribution of Special Financial Assistance (BKK) of the East Java Provincial Government to Bumdes. International …, (Ddc), 1144–1151. https://programdoktorpbiuns.org/index.php/proceedings/article/view/479%0Ahttps://programdoktorpbiuns.org/index.php/proceedings/article/download/479/479

Williams, S. A., Eden, S., & Megdal, S. B. (2023). Diversity, equity, inclusion, and justice in governance. Journal of the American Water Resources Association. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1936-704X.2022.3386.x

Downloads

Published

2026-08-31

How to Cite

Raffelino, R. S., Wijaya, D. and Yudha Utama, J. (2026) “Tata Kelola Pemerintah Desa dalam Pengelolahan Desa Wisata Berkelanjutan di Desa Puri, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto”, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 13(2), pp. 338–350. doi: 10.31571/sosial.v13i2.11175.

Similar Articles

<< < 1 2 3 4 5 

You may also start an advanced similarity search for this article.