FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU

Authors

  • Yuliananingsih Yuliananingsih IKIP PGRI Pontianak
  • Fety Novianty IKIP PGRI Pontianak
  • Jumiati Jumiati IKIP PGRI Pontianak

DOI:

https://doi.org/10.31571/sosial.v6i1.1259

Keywords:

Badan Permusyawaratan Desa, pengawasan, kepala desa,

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendapatkan informasi serta kejelasan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Sungai Besar Kecamatan Bunut Hulu ditinjau dari Permendagri Nomor 110 tahun 2016. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan bentuk yuridis empiris. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi dalam pembuatan regulasi belum terlaksana dengan baik. Sama halnya dengan fungsi dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melaukan pengawasan kinerja kepala desa yang belum maksimal dalam pelaksanaan dikarenakan kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya.

Downloads

References

Assegaf syahrifah (2017) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa D Desa Gentung Kabupaten Pangkep, Universitas Hasanudin.

Chyntia sandrina dkk (2015) fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyerapan anggaran pendapatan dan belanja desa menurut UU No 6 tahun 2014 (studi kasus didesa riang gade kecamatan penebel kabupaten tabani, FISIP. Universitas Udaya.

Jamaludin A.N (2015) Sosioligi Perdesaan, Bandung : CV. Pustaka Setia

Muin, Idianto (2013) Sosiologi untuk SMA/MA kelas X. Kelompok Peminat Ilmu-ilmu Sosial. Jakarta : Erlangga.

Sugiyono (2012), Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: alfabeta

----------- (2015), Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Bandung: alfabeta

Utami A (2013) Analisis Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. UIN SUSKA RIAU

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesian Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Bandung : Citra Umbara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

http://www.sepengetahuan.com/2017/09//Pengertian-Badan-Permusaywaratan-Desa-BPD-Tujuan-Tugas-Wewenang.html

Downloads

Published

2019-06-01

How to Cite

Yuliananingsih, Y., Novianty, F. and Jumiati, J. (2019) “FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA DI DESA SUNGAI BESAR KECAMATAN BUNUT HULU KABUPATEN KAPUAS HULU”, Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial, 6(1), pp. 123–134. doi: 10.31571/sosial.v6i1.1259.

Issue

Vol. 6 No. 1 (2019): Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial

Section

Articles

License

Authors who publish with this journal agree to the following terms:

  1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License (CC BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
  2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
  3. Authors should sign the copyright transfer agreement when they have approved the final proofs sent by Sosial Horizon prior to the publication.
Crossref
Scopus
Google Scholar
Europe PMC

Most read articles by the same author(s)